Mengintip Jemaah Haji Indonesia dari Negeri Seberang

“Mengurus jemaah haji Indonesia seperti mengurus satu negara di negara lain, itupun hanya dalam waktu yang singkat.” Itulah pernyataan seorang jemaah haji Malaysia, Arif Mohd. Zainuddin, saat secara khusus berbincang di hotelnya, di kota Makkah, beberapa pekan lalu. Kami berbincang dengannya dengan motif untuk menambah wawasan komparatif tentang bagaimana negara mengurus jemaah haji.

Dalam kurun satu jam perbincangan, kami mencoba mendapatkan gambaran tentang apa yang diketahuinya tentang bagaimana negara mengurus haji warganya. Secara khusus kami menggali apa pandangannya terhadap pengurusan jemaah haji Indonesia dalam posisinya sebagai jemaah yang berasal dari negara tetangga.

Dengan khas melayunya, Pak Arif mulai menjelaskan bahwa jemaah haji Malaysia dibandingkan jemaah Indonesia ibarat membicarakan “ekor” dari binatang raksasa. Menurutnya dinamika yang dihadapi jemaah Malaysia bukan sesuatu yang harus disandingkan dengan kompleksitas mengurus jemaah haji Indonesia.

Pengurusan jemaah haji Malaysia, menurut Pak Arif, lebih sederhana yang sepenuhnya oleh sebuah Lembaga, Tabung Haji. Keterlibatan pihak dari lembaga lain, semua dikordinir oleh Tabung Haji. Hal ini bisa dipahami bahwa dari sisi pelibatan, terkait dengan ukuran volume urusan yang akan dihadapi. Berbeda dengan mengurus jemaah haji Indonesia di mana Kementerian Agama berkordinasi dengan lintas Kementerian dan lembaga yang akan ikut terlibat langsung dalam pengurusan jemaah selama di tanah suci.

Menurutnya, pelibatan yang dilakukan oleh Tabung Haji kepada unsur lain lebih banyak bersifat “voluntary” (sukarela). Misalnya, bila seorang tenaga kesehatan (nakes) yang berminat untuk menjadi petugas haji, dia mendaftar kepada Tabung Haji, dan bila diterima baru menyampaikan kepada instansi di mana dirinya terkait.

Berbeda dengan prosedur yang ditempuh oleh Kementerian Agama, di mana perekrutan tenaga kesehatan dilakukan secara resmi dengan melibatkan Kementerian Kesehatan secara langsung untuk proses perekrutannya.

Tentunya perbedaan dari pola rekrutmen, bukan untuk menilai negara mana yang lebih teratur dan sistematis. Perbedaan cara ini hanya menjadi gambaran bahwa semakin besar jemaah yang diurus, semakin kompleks pengelolaannya, yang berdampak pada semakin banyaknya lembaga yang dilibatkan. Dan semakin banyak unsur yang terlibat, semakin dibutuhkan tingkat koordinasi yang kuat.

Sampai di sini, sangat jelas bahwa menilai penyelenggaraan jemaah haji Indonesia dengan quota terbesar di dunia, sangat bijak untuk melihatnya bukan hanya dari rumitnya mengurus mereka di Tanah Suci, tapi dimulai dari sisi kompleksnya pengadministrasian dan manajemen sejak di tanah air.

Petugas Indonesia

​​​​​​​Ada yang menarik pernyataan pak Arif tentang pengurusan jemaah haji Indonesia. Katanya, petugasnya bisa dilihat di dimana-mana selama prosesi haji, khususnya di tempat-tempat para jemaah bisa bercampur. Pemandangan seperti ini sama sekali tidak terlihat dari negara lain, meskipun yang memiliki jumlah jemaah haji yang besar.

Menurutnya, saat memasuki Masjid Haram, sangat jelas terlihat secara mencolok keberadaan mereka dengan pakaian seragam yang dibalut dengan rompi. Ada yang mendorong jemaah dengan kursi roda, ada yang melihat-lihat para jemaah yang lewat, ada juga yang mengarahkan jemaah yang mencari jalan masuk ke masjid.

Yang menarik menurutnya, adalah kesiapan para petugas haji Indonesia saat berada di Jamarat. Pemandangan itu persis sama di Masjidil Haram, keberadaannya bisa tertandai dengan jelas. Menurut Pak Arif, situasi seperti di Jamarat-lah para petugas sebaiknya ada, karena bisa saja ada jemaah yang mengalami kelelahan setelah berjalan jauh dari tendanya menuju ke tempat melontar.

Bahkan di depan mata pak Arif saat di Jamarat, ada jemaah Indonesia yang kelelahan dan hampir pingsan, dan saat itu dengan cepatnya petugas haji Indonesia membawanya ke area pinggir. Pak Arif bahkan melihat secara sepintas bahwa jemaah itu diberi tindakan langsung oleh seorang petugas yang diyakininya sebagai tenaga kesehatan. Menurutnya, memberi tindakan kesehatan secara langsung pada situasi yang berdesak-desakan seperti itu dan jauh dari tenda atau klinik petugas kesehatan tentu butuh pengaturan yang terstruktur dan matang.

Bahkan Pak Arif menjadi semakin salut ketika dijelaskan pengelolaan kesehatan jemaah haji Indonesia, mulai dari tenaga kesehatan kloter, klinik sektor, sampai pada klinik kesehatan haji. Kami jelaskan bahwa untuk klinik kesehatan haji ibaratnya mendirikan rumah sakit di Arab Saudi. Pemerintah menyewa hotel besar yang dipakai untuk mengoperasikan pelayanan kesehatan jemaah termasuk rawat inap dengan kelengkapan tenaga dokter spesialis pada bidang penyakit yang umum diderita oleh jemaah selama prosesi haji, termasuk dokter ahli jiwa.

Namun kami candai pak Arif, meskipun lengkap, tetap kami tidak membawa dokter spesialis kandungan, karena dipastikan ratusan ribu jemaah tidak ada yang akan melahirkan di Tanah Suci, apalagi jemaah lanjut usia (lansia). Pak Arif tidak bisa menahan ketawanya mendengar penjelasan kami.

Pak Arif menjelaskan bahwa bila dari jemaah negaranya ada yang membutuhkan perawatan di Jamarat, pilihannya adalah kembali ke hotel di mana ada klinik kesehatannya, atau langsung saja dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi. Pak Arif menjelaskan bahwa petugas kesehatan haji dari negaranya juga ada, tetapi tidak selengkap strukturnya dibanding Indonesia, dan sekali lagi beliau menjelaskan sebagiannya bersifat “voluntary”, misalnya di antara jemaah ada yang memiliki latar belakang ilmu kesehatan.

Namun pak Arif mengunci bahwa satu hal yang negaranya perkuat untuk memastikan terantisipasinya kesehatan jemaah adalah ketetatan pemberlakuan “istitha’ah” (kemampuan) kesehatan para jemaah. Bahkan Pak Arif menjelaskan bahwa level gula para jemaah yang memiliki riwayat diabetes pun menjadi syarat untuk menentukan tingkat kesanggupan seseorang itu untuk berhaji. Ada yang lebih menarik lagi, jemaah lansia yang dari tes psikologinya ketahuan memiliki niat untuk meninggal di tanah suci sudah pasti digugurkan.

Dari informasi Pak Arif, kita bisa belajar pada cara Pemerintah Malaysia menerapkan secara ketetat syarat “istitha’ah”, namun tantangannya tentu berbeda. Jumlah lansia jemaah Indonesia adalah angka yang tidak mungkin dibandingkan dengan Malaysia. Ikhtiar Pemerintah Indonesia untuk memastikan kepuasan jemaah sudah bisa dipastikan juga berlipat-lipat, dengan berlipatnya tantangan pengurusan kesehatan yang dihadapi.

Sampai disini, kita bisa menarik satu kesimpulan kecil tentang beratnya mengurus jemaah haji, karena ternyata pemerintah juga memindahkan secara total, urusan hidup mati warga negara yang jumlahnya ratusan ribu.

Tim Penulis: Hasan Basri Sagala, Habib Mohsen Alaydrus, Hamdan Juhannis

 

Updated: Juli 1, 2024 — 7:04 pm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *